Perbandingan Sistem Politik : Perbandingan Struktur dan Wewenang Badan Eksekutif Negara Australia & Indonesia Berdasarkan Model Pemerintahan yang dianutnya

Mata kuliah Perbandingan Sistem Politik
SEMESTER III

  

“ Perbandingan Struktur dan Wewenang Badan Eksekutif Negara Australia & Indonesia Berdasarkan Model Pemerintahan yang dianutnya”

1.    LEMBAGA EKSEKUTIF AUSTRALIA (Negara dengan sistem pemerintahan Parlementer

Dalam sistem politik Australia, penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri yang disebut juga sebagai Dewan Eksekutif Federal. Sekalipun peran mereka sangat vital, Konstitusi tidak pernah menyebut deskripsi tugas-tugas mereka. Keberadaan mereka dalam sistem politik Australia sebenarnya hanya bersandarkan pada konvensi mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab.

Secara konstitusional, kekuasaan eksekutif, justru, dipegang oleh gubernur jenderal, berdasarkan searan-saran dari Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif sendiri adalah menteri-menteri yang terdiri dari beberapa anggota parlemen dari  partai mayoritas didalam majelis rendah (House of Representative), dan yang memimpinnya disebut PM.

Sekalipun demikian, tak dapat disangkal bahwa PM dan menteri-menteri tetap memegang kekuasaan pemerintahan dan pertimbangan mengenai peran mereka tetap penting dalam studi mengenai politik Australia. 

A.  KEDUDUKAN GUBERNUR JENDERAL

Kedudukan gubernur jenderal sangat unik dalam perpolitikan Australia. Secara konstitusional, gubernur jenderal memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan Australia. Hal tercantum dalam Bab II Konstitusi Australia yang terdiri atas sepuluh pasal (61-70).

Seperti yang tercantum pada pasal 61 yakni menyatakan bahwa ”kekuasaan eksekutif federal berada ditangan Ratu dan diselenggarakan oleh gubernur-jenderal sebagai wakil Ratu, yang bertugas melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua  UU Federal”.

Kekuasaan Gubernur-Jenderal tersebut juga termasuk mengangkat pejabat-pejabat negara  untuk melaksanakan tugas-tugas departemen federal. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa para ”pejabat” tersebut adalah menteri-menteri yang merupakan anggota Dewan Eksekutif Federal, dengan kedudukan sebagai menteri Kerajaan bagi negara federal Australia, dengan masa jabatan selama masa tugasnya sebagai anggota parlemen.

Ketentuan lainnya juga menegaskan bahwa gubernur-jenderal mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat negara lainnya, kecuali bila pengangkatan tersebut berdasarkan suatu UU, didelegasikan oleh gubernur jenderal kepada pejabat berwenang lainnya.

Dan satu ketentuan lainnya menyebutkan bahwa gubernur-jenderal adalah panglima Angkatan Laut dan Angkatan Bersenjata Federal. Dengan demikian jelaslah bahwa diatas kertas, gubernur-jenderal merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan eksekutif di Australia.

Bila diringkas, maka kekuasaan konstitusional gubernur-jenderal meliputi :

1. Meminta persidangan parlemen
2. Membubarkan majelis rendah, dalam  jangka waktu maksimum yang ditetapkan dan meminta    penyelenggaraan pemilu
3. Mengesahkan RUU (usulan-usulan legislatif) yang disahkan kedua majelis, agar menjadikannya berkekuatan hukum (legislasi yang berlaku)
4. Mengontrol pemerintahan eksekutif, dan
5. Membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

Akan tetapi, berdasarkan konvensi mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan berasa dibawah kewenangan PM (Perdana Menteri) dan menteri-menteri. Semua kekuasaan konstitusional tersebut boleh dilaksanakan Gubernur-Jenderal hanya setelah mendapatkan saran dari Dewan Eksekutif Federal.

Oleh karena itu, dalam pasal 63 ketentuan tersebut dipertegas lagi, yakni ditafsirkan bahwa gubernur-jenderal bertindak berdasarkan saran dari Dewan Eksekutif Federal. Dan oleh sebab itu pula, kekuasaan konstitusional gubernur-jenderal disebut juga ”reserve power”. Sementara itu, kekuasaan pemerintahan diselenggarakan oleh PM dan menteri-menteri berdasarkan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab. Konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab adalah konvensi yang bertanggung jawab untu diadopsi dari konvensi yang berlaku dalam sistem pemerintahan Westminster, dan telah diselenggarakan oleh koloni-koloni Australia sebelum diberlakukannya Konstitusi Australis 1901.

Dengan demikian, kekuasaan gubernur jenderal hanya bersifat seremonial dan formalitas. Pada masa-masa awal federasi, sidang-sidang kabinet mempunyai kekuatan hukum bila dihadiri oleh gubernur-jenderal. namun, saat ini pertemuan-pertemua tersebut hanya bersifat formalitas, dimana UU yang sudah disahkan parlemen baru dapat diberlakukan bila sudah memperoleh persetujuan Gubernur Jenderal (Royal Assent).

Akan tetapi, pada dasarnya hanya gubernur jenderallah yang dapat memberikan kekuatan hukum, melalui persetujuannya, bagi setiap tindakan pemerintah. Hal ini, antara lain seperti pengesahan UU, pengangkatan dan pemecatan pejabat pemerintah, dan lain-lain.

Kehadiran Gubernur Jenderal diperlukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pembukaan masa sidang pertama dari setiap parlemen yang baru dibentuk. Dengan demikian, ketidakmampuan seorang gubernur jenderal bekerja sama dengan pemerintah yang berkuasa dapat menimbulkan komplikasi dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif.

Hal tersebut dapat terlihat dari penyebab krisis kontitusional pada tahun 1975, dimana Gubernur Jenderal Sir John Kerr menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk memecat PM Whitlam. Yang pada dua tahun sebelumnya, Sir John Kerr justru diangkat oleh PM Whitlam untuk mengisi jabatan tersebut. Krisis ini merupakan krisis konstitusional yang terbesar sepanjang sejarah federasi Australia, dan tetap tidak terselesaikan.

B.  KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PERDANA MENTERI

Kedudukan PM dan menteri-menteri (kabinet) tidak pernah teercantum dalam Konstitusi, karena telah disepakati oleh para perumus konstitusi bahwa tidak perlu mencatat berbagai konvensi yang berlaku di Westminster, yang sebagian besar telah diambil dan dilaksanakan dalam lembaga-lembaga legislatif dikoloni masing-masing. Kedudukan PM dan menteri-menteri hanya ditulis dalam kerangka ketentuan yang khusus, dengan menyebutkannya sebagai Dewan Eksekutif Federal.

Sekalipun tidak pernah disebut dalam konstitusi, tidak perlu diragukan bahwa peranan PM sangat sentral dalam perpolitikan Australia. PM adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari. PM menjadi pusat perhatian media dalam panggung politik Australia, sehingga segala aktifitas PM cepat diketahui dan tersebar didalam masyarakatnya.

Dalam menjalankan pemerintahan, PM memegang kekuasaan yang sangat besar, beberapa kekuasaan diselenggarakan bersama dengan menteri-menteri, tetapi beberapa kekuasaan penting lainnya dilakukan secara sepihak.

Salah satu kekuasaan penting yang dimiliki PM adalah memilih menteri-menteri. Segera setelah memenangkan pemilu. Didalam struktur partai Australia, yakni Partai Liberal dan Partai Buruh memiliki perbedaan dalam cara mengangkat menteri-menteri.

Salah satu peran utama seorang PM adalah menyeleksi menteri-menteri yang akan membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam memilih menteri-menterinya, PM Liberal umumnya menggunakan kekuasaan tersebut untuk memnempatkan pendukung-pendukung setianya kedalam jajaran menteri.

Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi PM Liberal dalam mengangkat menteri-menteri, yakni, seorang PM Liberal harus yakin bahwa setiap negara bagian mempunyai perwakilan dalam jabatan menteri. Dan ketentuan terakhir yang harus dipertimbangkan seorang PM Liberal adalah membagi portfolio kedalam para mitra koalisinya.

Sementara PM Partai Buruh yang secara tradisional mencurigai kepemimpinan yang terlalu besar kekuasaannya, menggunakan caucus dalam memilih menteri-menterinya. Dan oleh sebab itu dalam kewenangan untuk merisafel kabinet juga dipegang oleh causus.

Kekuasaan penting lainnya dari seorang PM tanpa membedakan partainya, adalah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan negara lainnya, Australia memberikan kekuasaan kepada PM untuk menentukan kapan  pemilu akan dilaksanakan.

Ketentuan Konstitusi menetapkan bahwa majelis rendah (HoR) dapat melaksanakan tugasnya selama tiga tahun sejak sidang pertamanya, dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut. Tetapi bisa dibubarkan sebelum habis masa baktinya oleh gubernur jenderal (pasal 28). Dengan demikian, sebuah pemilu harus diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, namun PM dapat meminta penyelenggaraan pemilu tersebut.

Oleh sebab itu, PM harus mampu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Keputusan untuk melaksanakan pemilu lebih awal, pada umumnya dilakukan PM bila telah menimbang bahwa kekuatan oposisi sedang berada dalam keadaan tidak solid dan terpecah-pecah.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh PM adalah melakukan koordinasi terhadap administrasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Melalui departemen yang dipimpinnya, Department of Prime Minister and Cabinet (PMC), seorang PM tidak hanya mengkoordinasikan, melainkan juga dapat mengontrol kebijakan-kebijakan departemen lainnya. Terdapat beberapa Divisi dalam Departemen PMC, yang bertugas membuat dan mencarikan alternatif kebijakan yang ’membayangi’ kebijakan-kebijakan dari kementerian lainnya.

Kekuasaan penting lainnya adalah bahwa PM memiliki kekuasaan untuk mengangkat pejabat-pejabat negara(power of appointments). Salah satu yang terpenting dalam hal ini adalah pengangkatan Gubernur Jenderal, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, dan para Duta Besar.

Masih menjadi bagian dari kekuasaan pengangkatan, PM juga berwenang untuk mengangkat anggota-anggota komite kabinet, komisi-komisi tertentu, satuan-satuan tugas, serta daftar penerima anugrah kerajaan, yang seringkali memerlukan tanda tangan PM (atau menteri-menteri).

Jumlah komite kabinet ditentukan oleh PM sesuai dengan prioritas-prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintahannya. Misalnya, ketika PM Whitlam berkuasa, lima kabinet dibentuk, sementara Pemerintahan Fraser membentuk sembilan komite, Hawke dengan tiga komite tetap (koordinator peninjauan pembelanjaan, urusan parlementer, dan perundang-undangan), serta enam komite fungsional (Industri, Infrastruktur, Kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, hukum dan administratif).

Sekalipun memiliki kekuasaan yang begitu beragam dan luas, maka para PM Australia dari partai manapun memiliki sejumlah tanggung jawab yang penting, seperti ; harus memperlihatkan citra bahwa dirinya kompeten, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, serta dapat mengendalikan keadaan dalam setiap penampilannya, karena PM merupakan pusat perhatian utama media.

Selain itu, PM juga bertanggung jawab dalam membina hubungan yang baik dengan bara backbencher partainya diparlemen. Karena para backbencher merupakan suatu kekuatan yang mampu membela kepentingan partaim dan kedudukan PM  di parlemen. Dan tanggung jawab lainnya, adalah harus mampu membina hubungan dengan organisasi partainya.

C.  TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI

Menteri-menteri Australia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni menteri-menteri kabinet (inner ministers) dan menteri-menteri luar kabinet (outer ministers). Inner minister terdiri dari sejumlah menteri senior yang disebut juga sebagai anggota kabinet, sedangkan outer ministers  terdiri dari sejumlah menteri muda (junior minister) yang akan diundang dalam sidang kabinet bila persoalan yang menyentuh departemen-departemen mereka dibicarakan. Dengan demikian, sejak 1956 tidak seluruh menteri merupakan anggota kabinet.

Salah satu tugas utama para menteri adalah memimpin satu atau beberapa departemen pemerintahan. Selain itu, menteri-menteri juga berwenang membentuk komite-komite departemen, dan perusahaan-perusahaan negara, dalam lingkungan departemennya.

Segera setelah seorang menteri menduduki jabatannya sebagai anggota kabinet, maka ia harus memberikan arahan yang jelas kepada para pejabat senior birokrasi mengenai program-program yang akan dikembangkan oleh pemerintahannya.

Sebagai pemimpin departemen, seorang menteri juga bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas-tugas departemennya. Menteri harus dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan kebijakan dari departemennya, oleh sebab itu menteri juga harus mengenali semua persoalan yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Melalui kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya, seorang menteri harus benar-benar mengetahui bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat sudah diperlakukan secara adil.

Hal lain yang juga merupakan tugas utama para menteri adalah memprakarsai pembuatan RUU. Legislasi yang diajukan oleh menteri-menteri mendapat prioritas pembahasan dibandingkan dengan legislasi yang diajukan oleh anggota-anggota parlemen lainnya (Private members bill). Oleh sebab itu, legislasi yang diajukan menteri-menteri seringkali merupakan kebijakan-kebijakan partai yang kemudian diangkat menjadi legislasi pemerintahan.

Tugas lain yang tak kalah penting adalah bahwa seorang menteri harus memberikan laporan secara teratur kepada partainya, dan kepada parlemen. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem pemerintahan yang diterapkan Australia menganut sistem ”checks and balances” dalam artian bahwa semua orang yang diberikan otoritas atau kewenanan harus membuat pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka. Itulah sebabnya, sebaian besar waktu yang dimiliki oleh menteri-menteri dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota-anggota kabinet, anggota-anggota partainya, dan anggota-anggota parlemen.

2.    LEMBAGA EKSEKUTIF INDONESIA (Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial)

Dalam sistem presidensial ini maka hidup badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih melalui kebijaksanaan presiden sendiri tanpa  menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan presiden dapat berdasarkan keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting.

Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif di Indonesia mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Selain itu, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian, pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Di Indonesia, hal ini diatur dibawah UUD 1945.

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Dinegara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.

Dalam sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan ”bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong)”.

Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggota badan legislatif, biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Sedangkan badan legilatif ada yang anggotanya mencapai 1000 orang atau lebih. Badan eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta efektif; dalam hal ini ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya badan eksekutif dapat bergerak lebih leluasa. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.

Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas serta alat-alat dimasing-masing kementerian. Sebaliknya keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Oleh karena itu, badan legislatif berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan dibanding badan eksekutif. Di beberapa negara baru, keadaan ini cukup mencolok.

Tetapi, keberadaan dan peranan badan legislatif tetap memiliki arti penting didalam negara. Badan legislatif berperan untuk menjaga agar jangan sampai badan eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif, dan tetap merupakan penghalang atas kecendrungan yang terdapat pada hampir setiap badan eksekutif untuk memperluas ruang lingkup wewenangnya.

a.  Perkembangan Badan Eksekutif Indonesia

Dalam masa pra-Demokrasi Terpimpin, yaitu November 1945 sampai Juni 1959, presiden serta wakil presiden merupakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorangperdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggung jawab menteri. Kabinet menrupakan kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, yang karena itu  dinamakan kabinet presidensial.

Jumlah menteri dalammasa sebelum 27 Desember 1949 berkisar 16 (kabinet Sjahrir ke-1) dan 37 (Kabinet Amir Syarifuddin ke-2) orang. Jumlah menteri dalam masa sesudahnya berkisar antara 18 (kabinet Wilopo) dan 25 (kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2) orang. Para menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu menteri inti dan menteri negara, kadang-kadang juga terdapat menteri muda terutama dalam masa sebelum Desember 1949.

Mulai Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut yang membantu presiden dan diangkat serta diberhentikan juga olehnya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan ”Mandataris” MPR. Ia bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukannya untergeordnet kepada MPR.

Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya dibatasi oleh peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Dasar dimana sesuatu hal diperlukan adanya suatu undang-undang. Selama masa itu presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR; sebaliknya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.

Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam keadaan memaksa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang, maka Peraturan Pemerintah itu kemudian harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sistem checks and balances seperti yang dikenal dalam sistem Amerika Serikat, dimana badan eksekutif dan legislatif, sekalipun bebas satu sama lain, mengadakan check satu sama lain, tidak dikenal dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin tidak ada wakil presiden. Sesuai dengan keinginannya untuk memperkuat kedudukannya, Ir. Soekarno oleh MPRS ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Begitu pula pejabat teras dari badan legislatif (yaitu pimpinan MPRS dan DPR Gotong Royong) dan dari badan yudikatif (yaitu ketua Mahkamah Agung) diberi status menteri. Dengan demikian jumlah menteri mencapai lebih dari seratus. Selain dari itu, berdasarkan Penetapan Presiden No.14 Tahun 1960, presiden diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam keadaan anggota badan legislatif tidak dapat mencapai mufakat mengenai satu hal atau sesuatu rancangan undang-undang.

Dalam masa Orde Baru, ketetapan MPRS yang memberi kedudukan presiden seumur hidup kepada Ir. Soekarno telah dibatalkan. Dengan ketetapan MPRS No. XXXXIV Tahun 1968 Jenderal Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai presiden. Jabatan wakil presiden untuk sementara tidak diisi. Dengan undang-undang ditetapkan bahwa menteri tidak boleh  merangkap menjadi anggota DPR. Jumlah menteri dikurangi menjadi sekitar 23, yang kebanyakan dipilih atas dasar keahlian dalam rangka penyelenggara Rencana Lima Tahun yang menjadi program kabinet.

Sistem presidensial yang digunakan oleh UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar bagi presiden. Disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini dicantumkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan bahwa telah memberikan kewenangan legislatif yang besar bagi presiden. Ditambah lagi dengan pemberian hak bagi presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 1945. Kewenangan legislatif lainnya dari badan eksekutif menurut UUD 1945 adalah pengeluaran RUU (Rancangan Undang-Undang) yang juga disebut sebagai hak inisiatif lembaga eksekutif. Pada masa Orde Baru, pengaruh Soeharto memang sangat dominan dan menguat.

Namun setelah masa sesudah Orde Baru, atau dikenal dengan Orde Reformasi, peran-peran politik diubah menjadi lebih demokratis. Praktik-praktik yang kurang demokratik  dihilangkan, dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundangan. UU politik yang baru dan lebih demokratis dikeluarkan pada pertengahan tahun yang sama. UU politik baru menghasilkan Pemilu 1999 yang mendapat berbagai pujian dari dunia internasional karena dianggap sebagai Pemilu yang paling demokratik. Selain itu, pemerintahan daerah juga mengalami demokratisasi dengan dihilangkannya kedudukan kepala daerah sebagai penguasa tunggal dan DPRD menjadi lembaga legislatif daerah.

UUD 1945 pada masa Reformasi hasil amandemen memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden / wakil presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat. Pilpres memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat seperti DPR. Disamping itu, UUD 1945 hasil amandemen mempersulit pemecatan presiden oleh MPR. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, presiden tidak dapat dipecat karena masalah politik. Presiden hanya dapat dipecat jika melakukan tindakan kriminal, melanggar hukum, atau berkhianat terhadap negara.

Amandemen UUD 1945 mengurangi peranan presiden dalam fungsi legislatif. Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen mengatakan bahwa kekuasaan membentuk UU dipegang oleh DPR. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD sebelumnya yang menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk UU dipegang oleh Presiden. Setiap RUU harus dibicarakan bersama dengan DPR dan badan eksekutif. Ketentuan baru ini memberikan hak bagi DPR untuk melakukan by pass sehingga RUU sah menjadi UU tanpa menunggu persetujuan Presiden.

b.  Wewenang Badan Eksekutif Indonesia

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yakni :

Ø  Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya serta menyelenggarakan administrasi negara

Ø  Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi undang-undang

Ø  Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta menjaga keamanan dalam negeri

Ø  Yudikatif, yakni memberi grasi, amnesti, dan sebagainya

Ø  Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

  

KESIMPULAN 

Didalam struktur pembentukan pemerintahan suatu negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Dalam hal ini dapat kita lihat dari perbandingan dua negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda, yakni Australia (parlementer) dan Indonesia (presidensial). Yang secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwa berbeda dengan sistem presidensial, dimana menteri-menteri berperan sebagai pembantu presiden, sehingga bertanggung jawab kepada presiden, dalam parlementer, menteri-menteri bukanlah pembantu PM dan tidak bertanggungjawab kepada PM.

Dan didalam sistem pemerintahan Australia dapat kita lihat pula bahwa PM juga bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjaga hubungan baik dengan partainya, sementara didalam hubungan Presiden Indonesia, ia tidak harus menanggapi tanggapan-tanggapan dari  partai-partai.

           

REFERENSI

Budiarjo, Miriam. 2008. ”Dasar-dasar Ilmu Politik”. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Hamid, Zulkifli. 1999. ”Sistem Politik Australia”. PT Remaja Rosdakarya : Bandung

Book Resume : M Imdadun, Ali Mustafa Yaqub

Mata kuliah Pemikiran Politik Timur
SEMESTER III

  

"Konsep Penting Pemerintahan Islam (Imamah dan Negara, Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, dan Wizarah)"

Ringkasan tulisan ini berdasarkan Buku : 

• Rahmat, Imdadun. M, et al. “Islam Pribumi, Mendialogkan Agama Membaca Realitas”. 2003. Erlangga : Jakarta
• Yaqub, Ali Mustafa. “Islam Masa Kini”. 2008. Penerbit Pustaka Firdaus : Jakarta. 

1.    IMAMAH DAN NEGARA

Istilah Imamah pertama kali dalam Islam digunakan oleh Nabi SAW untuk menunjuk pemimpin (Imam) sepeninggalannya. Beliau kemudian menunjuk Imam Ali sebagai penggantinya / pemimpin masyarakat setelah nabi wafat. Pengertian mengenai imamah sendiri telah menunjukkan bahwa didalam ilmu politik Islam tak hanya dititik beratkan kepada ayat-ayat Al-Quran, namun juga sejarah / mengandung nilai historis.

Didalam Al-Qur’an ketika itu belum menjelaskan mengenai pergantian pemimpin umat/masyarakat ketika Nabi SAW wafat. Nabi SAW sendirilah yang menunjuk sahabatnya Imam Ali sebagai pengantinya kemudian. Namun sebelum Nabi SAW wafat, tentunya beliau tidak sembarangan menentukan calon penggantinya. Imam Ali kemudian diberikan pendidikan, masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, dan sebagainya, yang kemudian persoalan imamah ini dihadiskan oleh umat-umat nabi dan menjadi bagian penting didalam konsep penting pemerintahan Islam[1].

Didalam Al-Qur’an hanya dibahas mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang imam/ pemimpin, yakni :

Pertama, seorang Imam adalah panutan dan contoh praktis yang sejati yang akan memperagakan ajaran-ajaran agama, baik dalam sisi akidah, akhlak dan praktik amaliah.

Kedua, seorang Imam adalah tempat berujuk dalam segala urusan dan masalah keagamaan. Seluruh masalah agama harus diambil darinya. Sebagaimana seluruh arahannya harus ditaati, tidak boleh dibantah dan dilanggar, sebab ia ma'shum.

Ketiga, seorang Imam memiliki kewenangan dalam memimpin umat dalam skala sosial, politik dan membimbing ke arah yang serasi dengan kesempurnaan kehidupan ukhrawi-nya di sisi Allah.

Keempat, imamah ialah kewenangan dan kemampuan untuk berbuat dan memberi pengaruh pada sistem alam dengan izin Allah.

Nabi SAW beranggapan bahwa masalah Imamah / pemimpin merupakan hal paling penting didalam konsep pemerintahan Islam, karena Islam bukanlah agama yang individualistik, harus ada yang memimpin / dipercayai untuk menguatkan Islam itu sendiri. Namun Nabi SAW juga mengatakan bahwa imamah / pemimpin selain untuk memelihara agama, tetapi juga untuk mengatur kehidupan dunia.

Kemudian dalam beberapa saat kemudian, mulai dikembangkan pengertian mengenai imamah oleh para penafsir-penafsir agama. Masing-masing memiliki penafsiran sendiri-sendiri mengenai karakteristik pemimpin / imam yang baik bagi umat / masyarakatnya. Secara garis besar, karakteristik / criteria imamah menurut penafsiran Islam adalah :

·           Memiliki Ilmu Agama

Dalam artian, tidak hanya sekedar beragama dan mengerti mengenai agama, tetapi juga mampu mengamalkan serta membagikannya terhadap orang lain[2]. Hal ini ditafsirkan sebagai karakter penting dalam menjadi seorang pemimpin, atas dasar hadis nabi SAW yang menyebutkan bahwa “seorang ulama / ahli waris, haruslah mewariskan ilmu, bukan dinar atau dirham”.

·           Khasy’yah

Bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan. Hal ini dilatarbelakangi  oleh sikap Nabi yang ketika menjadi seorang pemimpin tidak pernah lari dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena ini, khasy’ah merupakan syarat yang juga penting bagi seorang pemimpin / imamah.

·           Zuhud

Zuhud bukan berarti tidak boleh mencintai dunianya, tetapi tidak boleh ‘terlalu’ mencintai dunianya. Dalam artian, seorang pemimpin tidak boleh bermewah-mewah, tampil terlalu mencolok, dan sebagainya, sehingga ia tak lagi mementingkan pelayanannya terhadap umat / rakyatnya.

Hal ini ditafsirkan berdasarkan firman Allah, Al-Qashass 77 yang menyatakan bahwa “Tidak layak seseorang bersikap terlalu mencintai dunianya, hidup bermewah-mewah, setelah dunia itu berhasil dikuasainya”.

Pentingnya sikap Zuhud juga tercermin dari sikap prilaku Nabi ketika menjadi seorang pemimpin, yang selalu rendah hati dan tak pernah bermewah-mewah. Ratu Bilqis bahkan telah memberikannya berlimpahruah kekayaan, untuk menguji Nabi, namun Nabi tak pernah tergoda oleh nafsu duniawinya. Hal itu menjadikan nabi semakin dicintai oleh umat-umatnya.

·           Akrab dengan Rakyat Kecil

Perilaku Nabi yang selalu dekat dengan siapa saja, membuatnya sangat dicintai rakyatnya. Termasuk, rakyat-rakyat kecil, yang sebenarnya sangat memerlukan perlindungan. Nabi seringkali menyempatkan dirinya berada ditengah-tengah rakyat kecil, dan berkumpul di mesjid-mesjid  mendekatkan dirinya dengan rakyat-rakyat kecil. Hal itu lah yang membuat hal  ini ditafsirkan penting bagi seorang pemimpin untuk dilakukan.

·      Empat Puluh Tahun

Memang tidak seluruh Nabi diangkat menjadi pemimpin / dipercayai oleh Allah menjadi seorang pemimpin ketika telah berumur empat puluh tahun. Nabi Isa, adalah nabi yang satu-satu nya diangkat menjadi pemimpin  sebelum ia berumur empat puluh tahun.

Namun para ulama Islam masa kini menganggap, umur empat puluh tahun merupakan salah satu karakteristik imamah yang cukup penting. Hal itu dikatakan cukup penting, karena menurut mereka, umur empat puluh tahun, adalah umur yang paling matang bagi seseorang, dimana ia tidak lagi memiliki kegejolakan jiwa dan ketidakstabilan kepribadian.

Pada usia inilah umumnya, seseorang dianggap telah mendapatkan istiqamah (ketenangan jiwa), kemapanan kepribadian, sehingga layak menjadi panutan kaumnya.

·      Bersifat Ma’sum

Ma’sum (terpisah dari dosa-dosa), dalam artian merupakan sifat yang sesuai dengan hukum Allah, yakni : bertanggung jawab, amanah, menghormati, murah hati, zunub, terutama jujur. Kejujuran amat penting didalam watak seorang pemimpin bagi Islam.

2.     AHL AL-HALL WA AL-AQD

Ketika Nabi SAW menunjuk Imam Ali sebagai imam pengganti beliau, dilakukan perundingan secara musyawarah. Namun, tentu saja musyawarah tersebut tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat / umat Nabi SAW ketika itu, karena jumlahnya sangat banyak.

Maka istilah Ahl Al Hall Wa Al Aqd kemudian digunakan ketika itu. Al  Hall Wa Al Aqd merupakan lembaga-lembaga / kumpulan masyarakat yang ditunjuk oleh kelompok-kelompok yang mewakili rakyat (DPR).

Karakteristik wakil rakyat / al hall wa al aqd dalam Islam yakni :

-       Telah mendapatkan kepercayaan dari umatnya / masyarakatnya

-       Berpengalaman terhadap urusan-urusan rakyat

-       Dinyatakan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat

-       Memiliki sikap-sikap istiqamah seperti : berprilaku adil, berilmu pengetahuan, berwawasan, ariv, berakhlak, jujur, bijaksana,  serta tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul.

Secara harfiah, Ahl al-hall wal al-‘aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian Ahl al-hall wal al-‘aqd Sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, Ahl al-hall wal al-‘aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

3.    WIZARAH

Kata “wizarah” terambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat.  Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijakasanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam first encyclopedia of islam, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Dan menurut Kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “ziciria”, yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dari pengertian – pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa wazir/ wizarah merupakan pembantu kepala negara (raja atau Khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang –orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan ketangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

Pengertian wazir sebagaii pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir’aun, sebagaimana tercantum dalam QS.Furqon:35, yakni ; ”Dan Kami jadikan saudaramu,Harun sebagai pembantunya dalam (menghadapi Fir’aun)”.

Namun, wizarah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh pada masa Mesir Kuno, Bani Israil dan Persia Kuno. Hal ini membuktikan bahwa seorang wakil pemimpin / wizarah merupakan suatu hal  yang penting didalam suatu system politik / pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peranan yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjama’ah. Peranan yang sama juga dimainkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Anbi sebagia khalifah, ‘Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar menyerahkan urusan pengadilan (al-qadha’).

KESIMPULAN 

   Sistem politik Islam sebenarnya sama saja dengan sistem politik pada umumnya, hanya saja sistem politik Islam berkiblat / condong kearah ayat-ayat Al Qur’an, hadis, firman Allah, serta sejarah-sejarah dan perilaku-perilaku Nabi. Justru karena adanya kesamaan karakter tersebutlah, maka ilmu politik dapat juga dicabangkan menjadi ilmu politik Islam.

Beberapa kesamaan yang dapat ditarik antara politik dengan politik Islam, ialah : karakter pemilihan pemimpin, pembentukan lembaga negara, serta wakil pemimpin (Imamah, ahl al – hall wa all aqd, dan wizarah). Diantaranya adalah : memiliki ilmu agama, akrab dengan rakyat kecil, tidak hidup bermewah-mewah, mampu melayani rakyat, memiliki kestabilan kepribadian, adil, dan sebagainya.

Namun didalam politik Islam tidak terdapat unsur paksaan untuk memahami idiologi Islam itu sendiri. Karena sebenarnya didalam ayat Al-Qur’an itu sendiri diterangkan bahwa karena formalisasi makna keislaman sebagai ketundukan kepada Allah dengan sepenuh hati akan kehilangan maknanya, karena semua peribadatan haruslah muncul dari kehendak sendiri, bukan karena rasa takut terhadap  sangsi dan hukuman aparat negara. Oleh sebab itu, didalam perkembangannya, tidak banyak negara yang menganut Islam sebagai dasar dunia politiknya (kecuali negara-negara Islam), termasuk Indonesia.

---

[1] Kaum Syiah membuat hadis yang diawali dengan “Walimu hanyalah Allah..”, sementara kaum Sunni Walimu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan mereka yang beriman yang menegakkan salat, membayar zakat seraya rukuk. (QS. al-Mâ`idah: 55)

[2] Lihat : “Psikologi Agama”, Jalaludin : 2007, Bab 6 : Kriteria Orang yang Matang Beragama

Book Resume : Syarif Mujar Ibn, et al, . “Fiqh Siyasah, doktrin dan pemikiran politik Islam”.

Mata kuliah Pemikiran Politik Timur
SEMESTER III

  

                     “KEDUDUKAN ULIL AMRI (IMAM / PEMIMPIN)”

Ringkasan tulisan ini berdasarkan Buku : Mujar Ibn, Syarif, et al. “Fiqh Siyasah, doktrin dan pemikiran politik Islam”. 2008. Erlangga : Jakarta.

 1.             DEFINISI ULIL AMRI

Baik didalam Al-Qur’an maupun sunnah, terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin atau lazim disebut didalam Al-Qur’an sebagai Ulil Amri. Didalam firman Allah yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepada pengertian ulil amri, yakni :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu” (QS. 4 An-Nisa : 59).

Dalam memahami makna ulil amri, dikalangan mufassir (pakar agaa Islam) terjadi variasi interpretasi. Ahmad Mushtafa Al Maraghi mengatakan bahwa ulil amri merupakan mereka yang terdiri dari pada umara, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhnan dan kemaslahatan umum.

Sementara pakar ulama lain, seperti Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ulil amri adalah orang-orang yang ahl al halli wa al aqdi, yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dikalangan masyarakat, misalnya ; panglima, ulama, para pemimpin negara, dan tokoh-tokoh bangsa, para pemimpin partai, redaktur surat kabar yang islami, dan para pelopor kemerdekaan.

Dan Al Syaukhani berpendapat bahwa ulil amri adalah mereka yang terdiri dari para hakim, dan setiap penguasa yang tunduk kepada aturan syariat, bukan kepada aturan thagut (iblis).

Sementara dalam pandangan kaum Syi’ah berpendapat bahwa ulil amri merupakan para imam mas’hum (infallible), seseorang yang mutlak, seseorang yang sempurna. Dalam hal ini, kaum Syi’ah berpendapat bahwa hanya Nabi yang  dapat menjadi ulil amri. Dengan kata lain, ulil amri bagi kaum Syi’ah adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Dan tak ada satu  orangpun yang dapat menggantikannya, kecuali ia diutus Allah.

Berdasarkan pendapat para mufassir tersebut diatas dapat dipahami bahwa beberapa dari mereka berpendapat, bahwa presiden atau kepala negara termasuk pula dalam kategori ulil amri, yang menurut bunyi surat An-Nisa ayat 59 tersebut, wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya.

Perintah untuk menaati ulil amri, menurut Wahbah Al Zuhali, terdapat isyarat bahwa umat islam wajib hukumnya memilih ulil amri. Pentingnya mengangkat seorang kepala negara / pemimpin, salah satunya juga berdasarkan  pada Hadis nabi berikut, yakni :

“Tidak boleh tiga orang berada disuatu tempat dimuka bumi ini, kecuali (bila) mereka memilih salah seorang diantaranya sebagai pemimpinnya”. (HR. Ahmad).

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 dan hadis riwayat Imam Ahmad tersebut diatas, dapat dipahami bahwa seyogyanya jabatan kepala negara itu tidak boleh dibiarkan vakum, meskipun hanya satu hari. Sebab bila sampai vakum, akan mendatangkan bahaya yang besar, menurut pandangan Musthafa Hilmi.

2.    HUKUM DAN KEDUDUKAN ULIL AMRI

Menurut pandangan hukum islam, terdapat lima kategori khusus yang lazim disebut al ahkam al khamsah, yakni :

1.      Wajib / wujub / fardhu

2.      Sunnah / mandub/ nadb

3.      Haram / tahrim / mahzhur,

4.      Makruh/ karahah, dan

5.      Ibahah/jawaz/ mubah

Memilih pemimpin / kepala negara / ulil amri menjadi perdebatan kemudian diantara para ulama, mengenai kategori manakah ulil amri dapat dimasukkan.

Menurut semua pandangan ulama sunni, syi’ah, dan murjiah, mengangkat kepala negara adalah wajib hukumnya, oleh sebab itu, jika meninggalkannya akan menimbulkan dosa.

Sementara menurut golongan Najdat, mengangkat kepala negara hukumnya adalah mubah. Artinya, itu  tergantung kepada kehendak umatnya atau rakyat tersebut, akan memutuskan memilih kepala negara atau tidak. Sebab tidak ada satupun argumentasi atau hadis yang dengan jelas memerintahkan harus memiliki ulil amri atau malah melarangnya.

Hal senada juga didukung oleh sebagian kecil pengikut Mu’tazilah, karena menurut mereka, mengangkat kepala negara / pemimpin tidak perlu sama sekali, apabila umat manusia telah tunduk dan patuh kepada peraturan dan setia kepada kebenaran. Namun, apabila umat tersebut bersikap sebaliknya, yakni menyimpang dari garis kebenaran dan berdampak kepada timbulnya anarki, maka barulah seorang kepala dibutuhkan kedudukannya.

Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara, juga merupakan suatu kewajiban berdasarkan syariat atau agama, karena mereka mengutip firman Allah (Q.S 4, An-Nisa : 59), hadis nabi (H.R Ahmad), dan ijma’ sahabat dan tabi’in. yaitu dalil yang diduga disepakati pada saat Abu Bakar berpidato dimasjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam, guna mempertegas pembaitannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Vani Syaidah dalam pidato pengukuhannya, yang diantaranya Abu Bakar menyatakan sebagai berikut :

“Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selama-lamanya. Maka setelah Muhammad wafat, harus ada seseorang yang melanjutkan perjuangannya.”.

Dari jawaban ini, kaum Sunni menganggap telah terjadi consensus mengenai kewajiban mengenai pengangkatan ulil amri tersebut, hal itulah yang menjadi alasan bagi kaum Sunni bahwa pengangkatan kepala negara wajib hukumnya. Hal  itu juga didukung oleh kaum Syi;ah, menurut kaum Syi’ah, pengangkatan kepala negara merupakan rukun agama.

Dan menurut kaum Mu’tazillah, pengangkatan kepala merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Dalam pergaulan itu amat rentan dan dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan, pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu  yang akan menjadi “juru selamat” dan melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan serupa itu.

Dengan begitu, kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas merupakan condition qua non. Artinya secara akhli atau berdasarkan rasio, sudah dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio atau akalnya manusia, sudah pasti akan timbul eksistensi ingin menjadi pemimpin atau memiliki pemimpin tersebut.

Oleh sebab banyaknya kaum yang menganggap bahwa pemilihan pemimpin merupakan hal yang penting kedudukannya, maka disepakati bahwa mengangkat pemimpin dianggap sebagai suatu kewajiban berdasarkan wahyu dan syariat.

Dan sesuai dengan hukum yang telah disepakati mengenai pengangkatan ulil amri, maka jelaslah, bahwa kedudukan ulil amri begitu penting didalam suatu hubungan masyarakat / sosial.

Para ulama zaman nabi juga merasakan bahwa kedudukan ulil amri amat penting, karena ulil amri dapat menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Dan manusia yang paling agung menurut mereka, juga adalah manusia yang dapat menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Oleh sebab itu, mematuhi ulil amri,  serta menaati ulil amri adalah juga wajib hukumnya. Seperti juga dikutip dalam surat QS. 4 An-Nisa : 59.

Dan tentu saja, ulil amri yang patut ditaati adalah ulil  amri yang patut dijadikan seorang ulil amri, menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya sebagaimana semestinya dengan baik. Seperti ; menyiarkan berita kepada umatnya (seperti dikutip dalam firman Allah; QS. an-Nisa`: 83), menjadi contoh baik bagi umatnya / masyarakatnya, bijak dalam membuat kewenangan, dan sebagainya.

BAB III

KESIMPULAN

Kedudukan ulil amri memang tidak secara jelas  diterangkan didalam Al-Quran maupun terdapat dalam hadis-hadis. Sehingga tidak dapat dipastikan, apakah kedudukan ulil amri penting bagi lingkungan umat / masyarakatnya.

Akan tetapi, jika ditinjau kembali, didalam struktur sosial, bermasyarakat, tentu saja terdapat kesulitan-kesulitan, seperti ; konflik-konflik sosial yang seringkali terjadi didalam masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan wadah / alat / perantara yang dapat menjadi panutan masyarakat, penyiar berita, dan penengah sehingga tidak terjadi konflik-konflik sosial diantara umat / masyarakatnya.

Oleh sebab itu, walaupun tidak tertulis didalam hadis ataupun AL-qur’an, dapat disadari secara logika pula, bahwa sejatinya kita memang membutuhkan seorang ulil amri ditengah masyarakat. Walaupun tidak ditunjuk oleh Allah S.W.T. Dan merupakan kewajiban pula bagi umat / masyarakat untuk menaati ulil amri tersebut.

PS: (again) this is one of many paperwork that i specially made for my friend. keep in read :)